SeRiau- Dari rapat dengar pendapat atau hearing yang digelar oleh Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (25/7/2019) siang diketahui, anggaran yang diperuntukkan oleh PUPR tahun 2020 untuk penanaganan banjir sangat kecil yakni hanya 2,2 Miliar dari 182 Miliar yang diperuntukkan.

Anggaran terbesar menurut Roni masih berfokus kepada pusat perkantoran Tenayan Raya.

"Saya kira, anggaran 2,2 Miliar sangat mengecewakan masyarakat kota Pekanbaru dan tidak cukup untuk menangani masalah banjir. Dengan adanya korban jiwa terkait banjir yang terjadi dikota Pekanbaru, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dikota Pekanbaru ini," ungkap Roni Amreil.

Seharusnya menurut Politisi Golkar ini, dana untuk penanganan banjir lebih besar, karena persoalan banjir dan dampaknya akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.

"Komisi IV akan bahas lebih lanjut dengan Banggar DPRD Kota Pekanbaru agar persoalan ini jelas kerangka acuan kita untuk mengusulkan master plan banjir dan planning lainnya, sehingga persoalan banjir yang dihadapi masyarakat dapat teratasi," ungkap Roni Amreil

Tidak hanya persoalan banjir, persoalan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan hingga saat ini belum bisa teratasi dengan maksimal.

"Anggaran untuk perbaikan jalan yang dianggarkan 8,9 Miliar juga tidak cukup, bayangkan berapa banyak jalan berlobang di Pekanbaru yang belum teratasi, berapa banyak jalan yang rusak yang tidak layak ditempel dan harus diaspal ulang, belum lagi perbaikan dan pemeliharaan jembatan maka kita nikai tidak cukup"Beber Roni lagi.

Jadi, Tambah Roni. dengan anggaran 182 Miliar tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat kota Pekanbaru.

"Dari anggaran 182 miliar ini harusnya ditambah lagi sekitar 55 Miliar lagi agar beberapa persoalan yang terjadi ditengah masyarakat bisa teratasi dan terselesaikan. Kalau nantinya anggaran 182 Miliar masih tetap, maka pemerintah kota Pekanbaru perlu mencari solusi, apakah memangkas anggaran yang ada di OPD lain atau adanya penekanan target PAD yang harus dicapai. Kalau tidak tercapai, maka Kota Pekanbaru pada 2020 aku tetap dilanda banjir," Pungkas Roni.(***)